Revolusi digital telah melahirkan platform e-commerce pertanian seperti Tani Mart yang menjanjikan efisiensi rantai pasok. Namun, kemudahan ini datang dengan isu etika yang signifikan, yaitu praktik Etika Data Mining oleh platform tersebut. Isu krusial yang diangkat adalah tuntutan agar Perusahaan semacam Tani Mart Wajib Transparan mengenai Penggunaan Data Petani, mulai dari pola tanam, volume panen, hingga harga jual. Tanpa transparansi dan regulasi yang jelas, data yang dikumpulkan dapat menjadi pedang bermata dua, alih-alih memberdayakan, justru berpotensi mengeksploitasi petani kecil.
Data Mining dalam konteks Tani Mart adalah proses ekstraksi informasi berharga dari interaksi petani di platform. Data ini mencakup jenis komoditas yang paling laris, daerah dengan hasil tertinggi, waktu panen optimal, dan kebiasaan pembelian input petani. Secara positif, data ini dapat digunakan untuk mengoptimalkan logistik, menyediakan rekomendasi yang lebih baik kepada Petani, dan menghubungkan mereka langsung ke pasar. Namun, masalah Etika Data Mining muncul ketika Perusahaan menggunakan data ini untuk kepentingan internal yang merugikan Petani. Misalnya, data ini dapat dimanfaatkan untuk memprediksi penurunan harga dan menekan harga beli dari Petani, atau bahkan dijual kepada pihak ketiga, seperti produsen input pertanian, yang kemudian menargetkan Petani dengan iklan atau penawaran yang manipulatif.
Oleh karena itu, kewajiban bagi Perusahaan untuk Wajib Transparan mengenai Penggunaan Data Petani adalah tuntutan mendasar. Transparansi ini harus mencakup tiga aspek utama: pertama, Perusahaan harus menjelaskan secara eksplisit data apa saja yang dikumpulkan dan bagaimana data itu diolah menjadi insight. Kedua, Petani harus memiliki hak untuk mengetahui kepada siapa data mereka dibagikan atau dijual. Ketiga, Petani harus memiliki hak kontrol atas data mereka (data ownership), termasuk hak untuk mencabut izin penggunaan data. Tanpa transparansi ini, relasi antara Petani dan platform digital menjadi sangat asimetris, di mana Perusahaan menguasai sumber daya paling berharga di era digital: informasi.
Regulasi yang mengatur Etika Data Mining di sektor pertanian sangat dibutuhkan. Pemerintah perlu segera menyusun kerangka hukum yang mengakui hak Petani atas data hasil panen mereka. Regulasi ini harus mencakup sanksi yang tegas bagi Perusahaan yang melanggar privasi atau menyalahgunakan data untuk menekan harga komoditas. Selain regulasi, edukasi juga memegang peranan vital. Petani harus diberikan literasi digital yang memadai agar mereka memahami nilai strategis dari data yang mereka hasilkan dan cara melindungi diri dari praktik Data Mining yang eksploitatif.